Dirjen keimigrasian Silmy Karim mencabut rekomendasi Kemenag sebagai syarat untuk mengurus Paspor Umrah dengan diterbitkannya Surat Direktur Jenderal Imigrasi Perihal Pelayanan Penerbitan Paspor RI bagi jamaah Haji dan Umrah Nomor IMI-GR.01.01-0070 tanggal 22 Februari 2023.
“Kita jangan mempersulit masyarakat yang ingin menjalankan ibadah. Imigrasi selalu berkomitmen untuk melayani secara maksimal jamaah haji dan umrah, baik pada saat pembuatan paspor maupun dalam proses berangkat dan pulang dari dan ke Tanah Air,” ungkap Silmy pada Kamis (23/02/2023)
Kebijakan baru ini mendapatkan sambutan hangat dari banyak pihak, bahkan di akun resmi instagram dirjen imigrasi, dipenuhi oleh komentar positif dari banyak pengikutnya, akun ig am_lee168 misalnya mengucapkan syukurnya atas kebijakan baru yang diambil.
Rekomendasi Kemenag dijadikan syarat untuk menerbitkan paspor bagi jamaah Umrah pada tahun 2017 oleh Dirjen Imigrasi sebagai pihak berwenang. “Pihak Imigrasi memang yang mempersyaratkan itu. Jadi kalau itu dicabut kembali, sudah sesuai kewenangannya. Semoga bisa memudahkan jemaah” ujar Jubir Kemenag Anna Hasbie di Jakarta, Minggu (26/2003).
Dilansir situs resmi Dirjen Imigrasi, pada mulanya syarat itu diberlakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan paspor pada saat di luar negeri. Namun setelah dievaluasi, rekomendasi Kemenag ternyata tidak menjamin bahwa paspor tidak akan disalahgunakan pada saat diluar negeri.
Meskipun demikian peniadaan persyaratan itu bukan berarti Imigrasi tidak melakukan pengawasan. Silmy Karim menegaskan bahwa Imigrasi akan tetap melakukan pemeriksaan terhadap pemohon paspor yang diduga dapat melakukan penyalahgunaan.
Menyikapi hal ini Hj. Husni Anisah selaku Direktur Sekolah Haji Umroh (SHU) Baitullah menyampaikan apresiasinya kepada Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) sebagai pengusung awal kebijakan ini yang disampaikan saat audiensi kepada Dirjen Imigrasi pada Selasa 21 Februari 2023.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Dirjen Imigrasi selaku regulator yang menyetujui usulan tersebut. SHU Baitullah berkomitmen untuk ikut serta dalam mengawal serta membimbing jamaah Umrah maupun Haji yang berumrah maupun berhaji melalui bironya untuk tidak melakukan pelanggaran keimigrasian selama melakukan ibadah di tanah suci.
Penghargaan yang tinggi juga ia tujukan kepada Kemenag yang memberi kemudahan dan dukungan dalam pelaksanaan kebijakan baru yang semakin meringankan para calon tamu Allah dalam memenuhi syarat keberangkatan Umroh maupun Haji.
